Bahas Musrenbang Cimahi Selatan, DPRD Tekankan Efisiensi dan Pengawalan Aspirasi Warga

 

Cimahi, JBN - Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Partai Golkar, H. Nabsun, S.Sos., menghadiri Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Cimahi Selatan, Rabu (28/1/2026). Forum tersebut menjadi bagian dari proses perumusan prioritas pembangunan daerah tahun mendatang.

Dalam keterangannya, H. Nabsun menilai Musrenbang merupakan instrumen strategis untuk menjaring dan menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah. Ia juga menanggapi pola penggabungan FGD dan Musrenbang dalam satu rangkaian kegiatan.

“Penggabungan FGD dan Musrenbang tidak masalah, asalkan jam pelaksanaannya diatur dengan baik. Misalnya, ada sesi yang dihadiri Wali Kota atau perwakilannya, dan sesi lainnya bersama anggota DPRD,” ujarnya.

Menurutnya, pola tersebut justru lebih efisien, terutama di tengah kebijakan penghematan anggaran yang sedang diterapkan pemerintah. Pengaturan waktu dan pembagian sesi dinilai dapat menjaga efektivitas forum tanpa mengurangi kualitas pembahasan.

H. Nabsun menjelaskan bahwa usulan di tingkat kecamatan merupakan hasil penyaringan dari Musrenbang kelurahan, yang selanjutnya akan difinalisasi di tingkat Pemerintah Kota Cimahi. Sejumlah isu yang masih dominan dalam aspirasi warga antara lain penanganan banjir, rumah tidak layak huni (rutilahu), infrastruktur jalan lingkungan, serta penerangan.

“Usulan itu sudah dibahas di kelurahan masing-masing, dan finalnya nanti di Pemkot. Dewan akan terus mengawal agar pelaksanaannya tidak berlarut-larut,” katanya.

Untuk wilayah Cimahi Selatan, ia menyebut sebagian besar aspirasi masyarakat telah terakomodasi dalam pembahasan prioritas, dengan estimasi sekitar 90 persen usulan masuk dalam daftar pembahasan.

Selain persoalan infrastruktur, ia turut menyoroti sektor pendidikan, khususnya terkait pengelolaan sekolah agar dapat berjalan optimal tanpa harus berpindah lokasi.

“Jika bisa dialokasikan dan direalisasikan, tentu ini akan sangat membantu keberlangsungan pendidikan,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, dan RW dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana.

“LPM memiliki peran penting sebagai penghubung masyarakat. Jika komunikasi antara RT, RW, LPM, kelurahan, dan kecamatan berjalan baik, saya yakin hasil FGD dapat diwujudkan,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, H. Nabsun menyampaikan bahwa Kota Cimahi memiliki potensi untuk menjadi rujukan daerah lain, terutama dalam penanganan banjir dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Kita harus kreatif dan mampu menyelesaikan persoalan ini secara bersama-sama demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Berbagi :