Ngatiyana Tegaskan Dukungan Penuh atas Proses Hukum Penggeledahan Disnaker Cimahi

JBN - Penggeledahan Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi oleh Kejaksaan Negeri Cimahi pada Senin (21/04/2026) menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Cimahi. Tindakan hukum tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam program pelatihan tenaga kerja.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa pemerintah daerah menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan serta mendukung penuh upaya penegakan hukum secara adil dan transparan.

“Saya turut prihatin atas kejadian ini. Namun sebagai pemerintah, kami tetap menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Ngatiyana kepada awak media, Minggu (26/04/2026).

Ia menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara terbuka, adil, dan tanpa tebang pilih. Menurutnya, langkah yang dilakukan Kejaksaan Negeri Cimahi merupakan bagian penting dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan.

“Penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan. Siapa pun yang terlibat harus diproses tanpa pandang bulu. Ini demi kebenaran dan kepercayaan publik,” tegasnya.

Ngatiyana juga memastikan bahwa Pemerintah Kota Cimahi tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Seluruh penanganan kasus diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

“Kita ikuti dan hormati prosesnya. Kami berharap penanganan kasus ini bisa segera tuntas dan terang benderang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ngatiyana menilai bahwa kejadian ini harus menjadi peringatan bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Cimahi untuk memperkuat disiplin serta menjaga integritas dalam bekerja. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi praktik yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Ini peringatan serius. Sudah bukan zamannya lagi bekerja dengan kepentingan lain. Semua harus kembali pada niat melayani masyarakat dengan ikhlas dan profesional,” ujarnya.

Ia juga menyebut peristiwa ini sebagai cambuk bagi pemerintah daerah agar semakin memperkuat sistem pengawasan serta memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Jadikan ini pelajaran. Kita harus memastikan ke depan pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan benar-benar berpihak kepada rakyat,” katanya.

Terkait pihak-pihak yang diduga terlibat, Ngatiyana meminta semua pihak, termasuk media, untuk tidak berspekulasi dan menunggu informasi resmi dari pihak kejaksaan.

“Soal nama-nama, biarkan kejaksaan yang menyampaikan. Kita hormati prosesnya. Kalau benar ya benar, kalau tidak ya tidak. Semua harus berdasarkan fakta hukum,” pungkasnya.

-Jay

Berbagi :