Inspektorat Cimahi Sosialisasikan Zona Integritas, Wawalkot Tekankan Pelayanan Bersih dan Inovatif

CIMAHI, JBN — Inspektorat Kota Cimahi menggelar sosialisasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Kegiatan yang berlangsung secara daring dari Cimahi Command Center, Gedung A Kompleks Pemkot Cimahi ini diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi. Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), yakni Canggih Hangga Wicaksono dan Sely Kurniawan.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa birokrasi di era modern tidak hanya dituntut cepat dalam bekerja, tetapi juga harus menjunjung tinggi integritas serta mampu memberikan pelayanan yang transparan dan dapat dipercaya masyarakat.

“Pembangunan Zona Integritas menuju WBK harus disertai inovasi di setiap unit kerja agar pelayanan publik dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” kata Adhitia.

Ia menyebutkan, pada penilaian tahun 2025 terdapat tiga perangkat daerah di lingkungan Pemkot Cimahi yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kecamatan Cimahi Selatan.

Menurutnya, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan Zona Integritas, salah satunya membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas, bukan sekadar pemenuhan aspek administratif.

Selain itu, inovasi pelayanan publik juga perlu terus dikembangkan dengan berangkat dari persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Melalui inovasi pelayanan publik, pemerintah dapat memberikan solusi nyata sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi,” ujarnya.

Adhitia juga menyoroti meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah secara terbuka. Kondisi tersebut menuntut aparatur pemerintah untuk terus memperbaiki sistem kerja dan membangun budaya pelayanan yang jujur dan profesional.

“Pemerintah harus berani membangun sistem yang kuat, menegakkan budaya kerja yang jujur, serta memastikan setiap pelayanan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Inspektur Kota Cimahi, Risnandar, mengatakan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman unit kerja terkait kebijakan serta mekanisme pembangunan Zona Integritas.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Diharapkan melalui kegiatan ini dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang berintegritas serta mendukung unit kerja untuk meraih predikat WBK maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” pungkasnya.

Berbagi :