Cimahi Jadi Tuan Rumah Rakor Disdukcapil Jabar, Perkuat Keamanan Data Kependudukan

 

JBN - CIMAHI – Kota Cimahi dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) se-Jawa Barat yang digelar di Mal Pelayanan Publik (MPP), Rabu (22/4). Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan Sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2022 mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi sebagai langkah memperkuat perlindungan data kependudukan.

Rakor tersebut dihadiri para kepala Disdukcapil kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Forum ini menjadi wadah strategis untuk mempererat koordinasi dalam pengelolaan administrasi kependudukan, sekaligus mendorong pengembangan layanan digital yang aman dan terintegrasi.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat, Tata Irawan Subandi, mengatakan bahwa rakor ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman serta meningkatkan koordinasi dalam menghadapi tantangan pengelolaan data yang semakin kompleks. Menurutnya, forum ini juga menjadi kesempatan bagi daerah untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik guna meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa keamanan data menjadi hal yang sangat penting di era digital saat ini. Ia menilai data kependudukan memiliki nilai strategis yang tinggi sehingga perlu dijaga dengan sistem keamanan yang kuat dan andal.

Menurutnya, data kependudukan merupakan informasi penting dan sensitif. Dengan sistem keamanan yang baik, integrasi data dengan berbagai layanan publik dapat dilakukan secara maksimal tanpa mengorbankan perlindungan data masyarakat.

Ia menambahkan, Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi yang cukup kuat melalui penerapan KTP elektronik (e-KTP). Namun, tantangan selanjutnya adalah memastikan integrasi data antar layanan tetap berjalan aman tanpa menimbulkan potensi kebocoran.

Adhitia juga mengingatkan bahwa tingginya nilai data kependudukan dapat menimbulkan kerawanan jika sistem keamanan belum memadai, terutama dalam integrasi data berbasis chip e-KTP. Ancaman peretasan menjadi semakin besar karena data kependudukan memiliki nilai tinggi di pasar gelap internasional.

Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam membuka akses integrasi data. Penguatan sistem keamanan siber, penerapan enkripsi, serta autentikasi yang ketat menjadi langkah penting agar data masyarakat tetap terlindungi.

Terkait terpilihnya Cimahi sebagai tuan rumah rakor, Adhitia menyebut hal itu sebagai bentuk kepercayaan terhadap kualitas pelayanan Disdukcapil Kota Cimahi. Ia menilai kehadiran seluruh kepala Disdukcapil se-Jawa Barat menjadi bukti adanya pengakuan atas pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cimahi.

Ia juga menjelaskan bahwa capaian pelayanan administrasi kependudukan di Cimahi tergolong sangat baik. Target nasional perekaman data yang ditetapkan sebesar 80 persen berhasil dilampaui dengan realisasi lebih dari 99 persen. Sementara capaian Kartu Identitas Anak (KIA) juga melampaui target nasional 60 persen dengan realisasi mencapai 99,6 persen.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cimahi berjalan cepat, tepat, dan transparan, sehingga menempatkan Cimahi sebagai salah satu daerah terdepan dalam pelayanan publik.

Selain itu, Kota Cimahi juga telah meraih predikat zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Predikat ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.

-Jy

Berbagi :