Kang Adhit Perkenalkan “Akupuntur Policy”, Solusi Presisi untuk Percepat Pembangunan Daerah

JURNAL BEWARA NUSANTARA, KOTA JAKARTA – Di tengah penerapan kebijakan efisiensi dan disiplin fiskal oleh pemerintah pusat, Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira atau Kang Adhit menawarkan pendekatan baru dalam mengatasi hambatan pembangunan daerah. Gagasan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam forum diskusi strategis di Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia (KSP), Jakarta.

Dalam forum yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Kang Adhit memperkenalkan konsep “Akupuntur Policy”, yakni pendekatan kebijakan yang berfokus pada penyelesaian persoalan secara presisi pada titik-titik utama penghambat pembangunan.

Menurutnya, kondisi fiskal nasional yang saat ini menuntut efisiensi tidak seharusnya membatasi ruang gerak pemerintah daerah. Sebaliknya, situasi tersebut justru menuntut daerah untuk lebih kreatif dan strategis agar program pembangunan tetap dapat berjalan optimal.

“Era disiplin fiskal tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Yang diperlukan sekarang adalah ketepatan membaca persoalan dan ketepatan intervensi kebijakan. Dengan langkah yang presisi, hambatan besar bisa diurai tanpa harus membebani anggaran secara berlebihan,” ujar Kang Adhit dalam paparannya.

Ia menjelaskan, lambatnya pelaksanaan berbagai program strategis nasional maupun pembangunan daerah selama ini bukan semata-mata disebabkan keterbatasan anggaran. Menurutnya, persoalan juga dipicu oleh tumpang tindih regulasi, lemahnya sinkronisasi kebijakan, serta lambannya koordinasi lintas sektor.

Karena itu, ia menilai pola pembangunan tidak lagi dapat sepenuhnya mengandalkan pendekatan konvensional berbasis anggaran besar. Pemerintah, kata dia, perlu mulai berorientasi pada efektivitas penyelesaian masalah secara tepat sasaran.

Konsep “Akupuntur Policy” sendiri diibaratkan seperti metode akupuntur dalam dunia kesehatan, yaitu menemukan titik persoalan paling krusial untuk kemudian dilakukan intervensi secara tepat sehingga mampu menghasilkan dampak besar secara menyeluruh.

“Jika titik bottleneck dapat ditemukan dan diselesaikan dengan cepat, maka dampaknya bisa membuka berbagai hambatan lain secara bersamaan. Pendekatan ini sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan saat ini,” katanya.

Kang Adhit juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung visi pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto melalui agenda Asta Cita. Namun demikian, menurutnya, dukungan tersebut memerlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia pun berharap KSP dapat mengambil peran strategis sebagai ruang solusi bagi pemerintah daerah, khususnya dalam membantu percepatan penyelesaian persoalan lintas kementerian dan lembaga.

“Daerah membutuhkan ruang koordinasi yang cepat dan efektif. KSP bisa menjadi simpul strategis untuk memastikan berbagai hambatan pembangunan tidak berlarut-larut,” tegasnya.

-Jy

Berbagi :